KALIULING, 11 September 2025 — Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tempursari, Saudara Imam, melaksanakan kunjungan monitoring ke kantor Desa Kaliuling pada hari ini. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data bersama Operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desa, dalam upaya memastikan bantuan sosial PKH tersalurkan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kementerian Sosial dalam menjaga integritas data penerima bantuan. Saudara Imam secara langsung berkoordinasi dengan Operator DTSEN Desa Kaliuling untuk meninjau status terbaru para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Fokus utama monitoring adalah untuk memvalidasi apakah data yang ada di lapangan masih sesuai dengan kondisi terkini, seperti status ekonomi, kepemilikan aset, dan perubahan domisili.

"Kolaborasi antara pendamping PKH dan operator DTSEN di tingkat desa sangat krusial," ujar Saudara Imam. "Kami di lapangan melihat langsung kondisi KPM, sementara operator DTSEN memiliki data teknis. Dengan menyandingkan kedua informasi ini, kami bisa lebih akurat dalam mengidentifikasi jika ada KPM yang sudah tidak layak atau sebaliknya, ada keluarga miskin yang belum terdaftar."

Selama pertemuan, keduanya memeriksa beberapa kasus, termasuk memverifikasi data keluarga yang dilaporkan mengalami peningkatan ekonomi atau yang pindah domisili. Proses ini diharapkan dapat meminimalisasi ketidaktepatan sasaran dan memastikan setiap bantuan pemerintah, khususnya PKH, menjangkau masyarakat yang paling rentan.

Kepala Desa Kaliuling, yang diwakili oleh aparatnya, menyambut baik inisiatif monitoring ini. "Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Dengan adanya pendamping PKH yang proaktif, kami jadi lebih terbantu dalam menjaga validitas data di desa. Ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial," katanya.

Kegiatan monitoring seperti yang dilakukan Saudara Imam direncanakan akan terus dilakukan secara berkala di berbagai desa. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program bantuan sosial agar efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.